Pada Peluncuran Tahap II Program Pertumbuhan Hijau (Green Growth Program/GGP), 31 Agustus 2016, Jurnalis Senior Desi Anwar memoderasi diskusi antara para pemangku kepentingan utama GGGI tentang penanganan tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang dan pendek.

Disebutkan bahwa Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk menghasilkan 56 miliar dolar AS investasi hijau dari dana internasional pada tahun 2019 dan Rp. 448 trilyun dari investasi hijau lokal. Selain itu, Pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030 sebagaimana dinyatakan dalam Konferensi Para Pihak (Conference of Parties/COP) 21 di Paris tahun lalu.

Diskusi dimulai dengan fokus pada sektor kehutanan. Penasihat Senior Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agus Justianto, menjelaskan bahwa untuk mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah, KLHK harus menyiapkan metodologi, mekanisme, prosedur, dan peraturan untuk proyek-proyek pertumbuhan hijau. KLHK akan terus membantu GGGI dan pemerintah dalam mengembangkan dan menerapkan GGP dengan pendekatan regulasi, mengimplementasi langsung di lapangan / sektor hutan dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan masyarakat.

Selain inisiatif KLHK, Direktur Pengembangan dan Perencanaan Infrastruktur untuk Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Hendra Iswahyudi, menyebutkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau, kolaborasi dengan perusahaan dan mitra diperlukan untuk memastikan partisipasi investor dalam program energi terbarukan. Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai prosedur dan peraturan berinvestasi dalam konservasi energi. Prosedur dan peraturan ini akan menentukan nilai jangka panjang dari investasi dan bagaimana nilai itu dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan sepenuhnya.

Catatan lain, Direktur Jalan dan Jembatan untuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Max Antameng, menekankan bahwa masalah mendasar adalah dana, pembebasan lahan, dan jadwal proyek. Investor prihatin melihat bagaimana pemerintah mengakomodasi dan memfasilitasi pengembangan proyek dan menjamin hasilnya.

Menyikapi kepedulian Antameng, Direktur Agribisnis dan Perencanaan Industri Sumber Daya Alam Lainnya untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Hanung Harumba Rachman, menyarankan sosialisasi dan pelatihan bagi investor domestik dan asing, serta masyarakat umum, mengenai prosedur bisnis dan investasi proyek. Selain itu, penting bagi pemerintah dan investor untuk tetap konsisten dengan kebijakan dan komitmen mereka.

Presiden Direktur PT SMI, Emma Sri Martini mengatakan bahwa pembiayaan jangka panjang adalah satu lagi isu selain yang telah disebutkan oleh pembicara lain. Karena SMI adalah lembaga non-depositori, SMI dapat menyediakan opsi pendanaan alternatif seperti pinjaman senior dan yunior, investasi ekuitas dan berbagai jenis produk lainnya untuk mendukung pengembangan proyek.

Direktur Jenderal GGGI, Yvo de Boer, menyebutkan bahwa GGGI akan terus membantu mengurangi risiko dan fokus pada pembuatan proyek-proyek bankable yang mendukung pemerintah dalam upaya mencapai targetnya. Program Pertumbuhan Hijau akan didanai melalui anggaran pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan ekonomi berkelanjutan dan mencapai tujuan investasi yang ditetapkan pemerintah.

Keterangan foto:
Kiri ke kanan: Jurnalis Senior Desi Anwar; PT SMI Emma Sri Martini; Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya, BKPM, Hanung Harumba Rachman; Direktur Jalan dan Jembatan, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Max Antameng; Direktur Jenderal GGGI Yvo de Boer; Direktur Pengembangan dan Perencanaan Infrastruktur, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Hendra Iswahyudi; Penasihat Senior Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto