Bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau mendukung sektor energi, khususnya pada sub-sektor energi terbarukan dan efisiensi energi.

Perencanaan

Pendekatan pertumbuhan hijau dalam perencanaan energi di tingkat nasional maupun sub-nasional akan menciptakan landasan yang tangguh untuk mewujudkan prioritas energi nasional termasuk memperkuat ketahanan energi, mengembangkan infrastruktur energi, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan mengurangi subsidi energi.

Kebijakan Energi Nasional bertujuan untuk meningkatkan porsi EBT hingga 16% pada tahun 2019 dan hingga 23% pada 2025, untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Pemungkinan

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau mengembangkan dan menyediakan pendekatan-pendekatan sistematis, termasuk metode, alat, indikator dan praktik terbaik, yang mampu mendorong terwujudnya investasi hijau.

Mendorong Investasi

Pendekatan pertumbuhan hijau dapat membantu Indonesia menerapkan skema pendanaan yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan investasi pada proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau menawarkan layanan investasi (misalnya: mengatur pendanaan dan mempertemukan para investor dengan pengembang proyek) dalam pengembangan proyek untuk mengurangi risiko dan membantu proyek mencapai tahap bankable. Investor potensial dapat dihubungkan dengan proyek pada tahap awal, baik melalui skema pendanaan oleh pemasok listrik independen (Independent Power Producer/IPP), Perusahaan Penyedia Jasa Energi (Energy Service Company/ESCO), atau melalui perjanjian lainnya.

Saat ini, fokus utama program adalah pemanfaatan sistem energi surya fotovoltaik, penggunaan limbah kelapa sawit untuk energi, dan beragam solusi bioenergi lainnya. Namun, aktivitas program dapat diperluas berdasarkan permintaan dan minat pasar. Program ini juga mengeksplorasi peluang investasi pada konservasi energi dan pengembangan solusi efisiensi energi melalui pelaksanaan audit energi di sektor industri.

Program ini menekankan pendekatan berbasis lanskap, karena hutan, gambut dan lahan berperan penting dalam menyediakan berbagai jasa bagi masyarakat. Bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), program ini mengarusutamakan prinsip dan perangkat pertumbuhan ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan dan ekonomi dalam sebuah yurisdiksi. Beragam teknologi yang efisien sumber daya, serta praktik-praktik ramah lingkungan sangat diperlukan untuk sektor kehutanan dan pertanian.

Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bertujuan mencapai ketahanan pangan, air dan energi melalui ‘pendekatan lanskap’ terpadu yang didasarkan pengelolaan ekosistem yang baik. Pendekatan lanskap menekankan keterkaitan antar ekosistem dalam cakupan wilayah yang luas, seperti seluruh DAS (daerah aliran sungai), serta hubungan antara penggunaan lahan, para penggunanya, dan institusi yang mengaturnya. Inilah ciri khas pendekatan pertumbuhan hijau.

Program pertumbuhan ekonomi hijau berusaha mencapai tujuan pemerintah tersebut dengan cara menilai dan memasukkan layanan ekosistem dalam perencanaan, kebijakan, model bisnis dan investasi.

Pemungkinan

Dengan mengenali dan memanfaatkan potensi ekosistem—yang disebut ‘modal alam’— berbagai peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan terbuka. Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau bekerja sama dengan kabupaten dan provinsi di lokasi proyek, untuk membantu penyusunan kebijakan yang tepat dan membuka akses terhadap pendanaan dan pasar.

Aktivitas untuk memungkinkan dan mendorong implementasi pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau dalam konteks lanskap berkelanjutan adalah:

1. Mendorong investasi dalam model bisnis baru untuk pengelolaan hutan dan lahan gambut.
2. Membangun rantai pasokan berkelanjutan.
3. Menciptakan pasar-pasar baru untuk modal alam dan layanan ekosistem.
4. Mendekatkan pengelola hutan dengan hutan yang dikelolanya dan dengan masyarakat yang bergantung pada hutan.
5. Memulihkan ekosistem pada skala lanskap.
6. Memobilisasi pendanaan karbon hutan.

Mendorong Investasi

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau memberikan dukungan teknis maupun finansial untuk pengembangan proyek, sehingga dapat mengurangi berbagai risiko dan membantu proyek mencapai tahap bankable untuk menarik investasi hijau. Proyek yang dirancang dalam konteks lanskap yang berkelanjutan bisa menjadi model bisnis yang bernilai komersial, baik di sektor kehutanan atau sektor terkait lainnya, dengan keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, petani kecil, dan berbagai perusahaan swasta.

Proyek-proyek tersebut dirancang untuk menarik investasi swasta dan publik, termasuk untuk pendanaan iklim, sehingga diharapkan dapat memanfaatkan produk dan layanan ekosistem yang berharga, termasuk hasil hutan kayu dan non-kayu.

Rencana pembangunan nasional tidak hanya memandang pengembangan dan perbaikan infrastruktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah yang diperlukan untuk mengatasi kendala konektivitas dan produktivitas, tetapi juga menyadari kebutuhan keberlanjutan lingkungan. Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) merupakan prioritas bagi para pembuat kebijakan di Indonesia, karena dipandang sebagai strategi yang sangat efektif untuk menarik investasi asing.

Bekerja sama dengan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau mengembangkan kerangka terpadu terkait pedoman dan instrumen kebijakan yang menghubungkan kebijakan fiskal dan investasi makro di KEK, yang akhirnya dapat mendorong rencana investasi hijau serta proyek-proyek yang layak dibiayai (bankable) di KEK.

Perencanaan

Dari perspektif pertumbuhan hijau, KEK berpotensi menjadi ajang berinovasi di mana pemerintah dan bisnis dapat bereksperimen dengan instrumen kebijakan dan mekanisme peraturan untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi seperti ekspor dan penciptaan lapangan kerja, sambil memaksimalkan manfaat ekonomi dari internalisasi biaya dan penggunaan modal alam dan layanan ekosistem yang berkelanjutan.

Delapan KEK telah ditetapkan secara resmi melalui peraturan pemerintah dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif ekonomi khusus.

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau berupaya mengintegrasikan pertumbuhan hijau dalam desain rencana induk KEK maupun rencana pembangunan kawasan perkotaan dengan penggunaan analisa biaya manfaat yang diperluas (eCBA) dan menerapkan teknologi ‘kota pintar’, yang dalam jangka panjang dapat memastikan manfaat yang berkelanjutan dan inklusif secara sosial.

Pemungkinan

Salah satu instrumen kebijakan yang penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah adalah pembentukan KEK di seluruh Indonesia. Meskipun ini bukan kebijakan baru, namun pemerintah telah meningkatkan dan memprioritaskan kebijakan tersebut untuk membantu mempercepat masuknya investasi infrastruktur baru.

Memastikan bahwa eCBA menjadi salah satu alat yang diwajibkan dalam kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) membantu mengarusutamakan prinsip-prinsip pertumbuhan hijau dalam rencana pembangunan, karena eCBA memungkinkan para perencana dan pengambil keputusan investasi untuk memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi secara menyeluruh.

Mendorong Investasi

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau mendukung berbagai institusi nasional dan provinsi untuk mengembangkan proyek pertumbuhan ekonomi hijau yang bankable dalam KEK, termasuk menerapkan alat eCBA sebagai bagian dari studi kelayakan proyek. Penggunaan eCBA akan membantu memastikan bahwa proyek yang diidentifikasi tersebut dapat menarik dana dari kancah investasi iklim yang terus bertambah, sehingga kinerja lingkungan menjadi kriteria evaluasi utama.

Program ini telah memberikan saran strategis kepada Pemerintah Kalimantan Timur dalam rangka penyusunan Master Plan Ekonomi Hijau (MPEH) di Kalimantan Timur. Berdasarkan rencana ini, delapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sedang dikembangkan di Kalimantan Timur. KSP ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi KEK di kemudian hari.

Green Climate Fund (GCF) adalah mekanisme pembiayaan dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang secara khusus dibentuk untuk membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisinya. GCF telah berhasil memperoleh dana sebesar USD 10.3 milyar yang tercatat pada bulan Januari 2018, dan berencana untuk memobilisasi dana sebesar USD 100 milyar per tahun.

GCF mendukung Indonesia dengan menyalurkan dana untuk proyek/program hijau. Proyek/program tersebut dapat mengajukan pendanaan kepada GCF melalui entitas nasional maupun internasional yang terakreditasi oleh GCF-dan jika proyek-proyek tersebut sesuai dengan strategi nasional dan perundang-undangan. Saluran komunikasi utama antara GCF dan negara adalah melalui National Designated Authority (NDA). Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di bawah Kementerian Keuangan adalah NDA untuk Indonesia.

BKF telah menunjuk GGGI sebagai Delivery Partner untuk mengimplementasikan program Persiapan dan Penguatan (“Program Persiapan”) di Indonesia yang didanai oleh Green Climate Fund. Program Persiapan ini untuk mewujudkan prinsip inti dari model bisnis GCF yaitu kepemilikan negara dan pendekatan berbasis negara.

Terdapat lima hasil yang ingin dicapai dari program Persiapan dan Penguatan tersebut:

1. Kapasitas Indonesia diperkuat
2. Berbagai pemangku kepentingan terlibat
3. Entitas Akses Langsung direalisasikan
4. Akses kepada pembiayaan (GCF) ditingkatkan
5. Sektor swasta dilibatkan