Program Pertumbuhan Hijau mempromosikan investasi hijau di tiga sektor prioritas: energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan, dan infrastruktur hijau dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Untuk mendukung sektor prioritas maupun sektor lainnya, kolaborasi antara LAN dan GGGI di bawah program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan aparatur sipil negara dalam menerapkan prinsip, konsep dan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau, agar dapat menarik lebih banyak investasi hijau.

Oleh karena itu, kerja sama LAN-GGGI memiliki target untuk menginduksi:

1. Komitmen pertumbuhan ekonomi hijau di seluruh jajaran pemerintahan.
2. Peningkatan pemahaman dan kompetensi dalam perumusan kebijakan ekonomi hijau.
3. Peningkatan kompetensi dalam mengintegrasikan kerangka pertumbuhan hijau dalam program-program kerja pemerintah.

Pada tanggal 14 September 2017, Kick-Off Sistem Pengembangan Kompetensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Aparatur Sipil Negara diadakan di Kampus LAN di Jakarta Pusat, menandai awal dari pengembangan kurikulum pertumbuhan hijau.

Empat set kurikulum dan modul pelatihan Pertumbuhan Ekonomi Hijau ditargetkan untuk:

1. Posisi pejabat tinggi Eselon 1 dan Eselon 2.
2. Posisi administratif Eselon 3 dan Eselon 4.
3. Modul Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainers/ToT) untuk posisi pejabat tinggi dan posisi administratif, berdasarkan kedua modul pertama.
4. Isu strategis pertumbuhan hijau dimasukkan ke dalam modul Pelatihan Kepemimpinan dan Akademi Pemimpin Reformasi (Reform Leader Academy/RLA).

Selain itu, metode pembelajaran jarak jauh juga akan dikonseptualisasikan dan diujicobakan.

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau terus mengembangkan dan menyempurnakan berbagai alat, metode, indikator, praktik terbaik, dll, untuk mendorong pertumbuhan hijau dan investasi hijau.

Analisa Biaya Manfaat yang Diperluas (Extended Cost Benefit Analysis/eCBA)

Pertumbuhan ekonomi yang memenuhi tiga pilar pembangunan berkelanjutan—pembangunan manusia, kemajuan ekonomi, dan perlindungan lingkungan—membutuhkan penyeimbangan berbagai faktor multi-dimensi. Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau menggunakan Analisa Biaya Manfaat yang Diperluas (Extended Cost Benefit Analysis/eCBA) sebagai alat perencanaan untuk membantu merancang intervensi kebijakan, mendorong penggunaan teknologi hijau dan praktik terbaik, dan memastikan hasil pertumbuhan hijau dari proyek investasi.

Secara khusus, eCBA adalah alat kuantitatif yang sangat berguna untuk memberikan nilai moneter konkret yang melekat pada eksternalitas sosial dan lingkungan. Biaya-biaya sosial dan lingkungan seringkali tersembunyi dan tidak dipertimbangkan dalam analisa biaya manfaat yang konvensional. Dengan melengkapi ‘kesenjangan kuantitatif’ ini, para pembuat kebijakan dapat menggunakan eCBA untuk menunjukkan bahwa investasi dalam proyek-proyek hijau akan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam dua dekade terakhir ini laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia semakin meningkat. Rantai kerusakan kemudian menjalar dan meluas ke sungai, danau, hutan dataran rendah, pantai, pesisir dan laut. Dampaknya tidak hanya membahayakan kesehatan dan kesejahteraan penduduk tetapi juga mengancam kemampuan pulih dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hayati.

Pengalaman implementasi berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, utamanya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), menunjukkan bahwa meskipun AMDAL cukup efektif di tingkat proyek individual, tetapi instrumen ini belum memadai dalam memberikan solusi menyeluruh terhadap dampak lingkungan kumulatif, dampak tidak langsung, dan dampak lingkungan sinergistik. Pemerintah kini menyadari bahwa upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan akan lebih efektif apabila fokusnya diletakkan di tingkat makro/nasional daripada terbatas pada pendekatan di tingkat proyek.

Dalam konteks pergeseran strategi inilah, Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau menekankan pentingnya penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai sebuah alat untuk melihat sejauh mana kebijakan, rencana dan program yang diusulkan pemerintah—baik nasional maupun daerah—telah mempertimbangkan dan menggunakan prinsip-prinsip pertumbuhan hijau. KLHS diharapkan dapat mengantisipasi dampak lingkungan yang bersifat lintas batas (cross boundary environmental effects) dan lintas sektor. Program ini juga mendorong integrasi Analisa Biaya Manfaat yang Diperluas (Extended Cost Benefit Analysis/eCBA) dalam KLHS, sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kelayakan finansial dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.