Jakarta, 28 Februari 2018 – Sekretaris Jenderal ke-8 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dr. Ban Ki-moon terpilih sebagai Presiden Majelis dan Ketua Dewan Global Green Growth Institute (GGGI) di Seoul, Korea Selatan berdasarkan kesepakatan anggota Majelis GGGI, badan tertinggi di organisasi tersebut. Dr. Ban memulai masa jabatan dua tahunnya sebagai Presiden dan Ketua GGGI pada tanggal 20 Februari 2018, menggantikan H.E. Dr. Gemedo Dalle dari Republik Demokratik Federal Ethiopia, yang bertugas sebagai Plt. Presiden Majelis dan Ketua Dewan sejak bulan Juli 2017.

“Saya senang telah terpilih sebagai Presiden Majelis dan Ketua Dewan GGGI yang baru dan bersedia memberikan kontribusi untuk mempromosikan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Saya juga akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi harapan masyarakat internasional dalam hal ini,” ujar Dr. Ban.

Saat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB sejak 2007 sampai 2016, Dr. Ban telah menjembatani berbagai pihak, termasuk memberi suara kepada orang-orang termiskin dan paling rentan di dunia, dan membuat organisasi ini lebih transparan dan efektif. Dr. Ban bekerja sama dengan negara-negara anggota PBB dalam penyusunan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan untuk membentuk UN Women (Perempuan PBB), yang meningkatkan kinerja PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dr. Ban juga telah melakukan upaya besar untuk memperkuat operasi perdamaian PBB, melindungi hak asasi manusia, memperbaiki respon kemanusiaan, mencegah ekstremisme kekerasan dan merevitalisasi agenda pelucutan senjata.

Dr. Frank Rijsberman, Direktur Jenderal GGGI, memuji prestasi Dr. Ban selama masa jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PBB. “Di bawah kepemimpinan Dr.Ban, pemerintah dunia menyetujui tujuan dan sasaran konkret yang diperlukan untuk mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Target Perubahan Iklim yang disepakati dalam Perjanjian Paris dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) diakui sebagai salah satu keberhasilan diplomatik terbesar di dunia. Visi dan kepemimpinannya akan membantu GGGI memberikan dampak yang lebih besar dalam misi mendukung negara-negara anggota kami untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan berdasarkan SDGs dan Perjanjian Paris.”

Dedikasi Dr. Ban Ki-moon untuk mengatasi tantangan global, termasuk perubahan iklim, kelangkaan air, kekurangan energi, keamanan pangan dan kesehatan global sejalan dengan tujuan GGGI. Dengan empat prioritas tematiknya, yaitu Energi Berkelanjutan, Air dan Sanitasi, Lanskap yang Berkelanjutan, dan Kota Hijau, GGGI berdedikasi untuk mendukung negara-negara anggotanya dalam transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim—yang disebut “pertumbuhan hijau”.

Di Indonesia, GGGI bermitra dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam program bersama yang disebut Program Pertumbuhan Hijau (Green Growth Program/GGP), yang kini berada di fase kedua. Diluncurkan pada bulan Agustus 2016, GGP Fase II mendukung perencanaan, pemungkinan dan investasi pertumbuhan ekonomi hijau di tiga sektor: energi, infrastruktur hijau di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan lanskap berkelanjutan. Sejak diluncurkan, GGP terus berupaya menarik minat investor publik dan swasta, serta lembaga-lembaga keuangan hijau nasional maupun internasional.

Pada tahap perencanaan, GGP menggabungkan berbagai faktor yang memungkinkan investasi untuk pertumbuhan hijau dalam rencana sektoral, kabupaten, provinsi dan nasional. Langkah ini kemudian diikuti dengan merancang instrumen ekonomi dan kebijakan yang inovatif untuk mengurangi risiko dan memungkinkan arus modal untuk masuk ke sektor-sektor terkait. Di tahap akhir, GGP mendesain proyek-proyek yang layak pendanaan bank (bankable) berdasarkan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determination Contribution/NDC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG), serta juga menghubungkan proyek dengan sumber dana yang sesuai.

GGP telah mencapai beberapa tonggak penting, termasuk memulai studi kelayakan pada Februari 2017 untuk pengembangan tenaga surya di KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dan meresmikan kolaborasi strategis dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada bulan September 2017 untuk merancang modul-modul kurikulum pertumbuhan hijau untuk aparatur negara. Pencapaian terbaru dari program ini adalah finalisasi studi pra-kelayakan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya hibrida di delapan lokasi di Nusa Tenggara Timur, yang telah secara resmi diserahkan ke sebuah konsorsium swasta pada Februari 2018. Pihak swasta inilah yang akan melakukan studi lebih lanjut dan melaksanakan pengembangannya. Capaian tersebut menandai keberhasilan pertama program ini dalam mendorong keterlibatan sektor swasta dan diharapkan merupakan awal yang menjanjikan dari sebuah model ‘hijau’ Kemitraan Publik Swasta di Indonesia.

Reputasi Dr. Ban yang tidak terbantahkan dan kepemimpinannya yang telah terbukti dengan baik diharapkan dapat memperkuat posisi GGGI sebagai mitra dan advokat terpercaya bagi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, sekaligus meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk bekerja sama dalam membangun dunia yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan.