Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai focal point dari Program Pertumbuhan Hijau yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan GGGI menyelenggarakan Rapat Tahunan Komite Pengarah dan Penutupan Program Pertumbuhan Hijau Fase II pada tanggal 23 November 2020.

Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh seluruh anggota Komite Pengarah Program Pertumbuhan Hijau Fase II (PPH II), termasuk Bappenas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur serta Country Representative GGGI Indonesia dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia.

Perwakilan dari empat provinsi baru—Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Papua, dan Papua Barat—yang akan terlibat dalam Program Pertumbuhan Hijau tahap selanjutnya (PPH III), juga berpartisipasi dalam rapat ini. Di antara anggota komite yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Dr. Erna Witoelar dan Prof. Emil Salim yang memberikan masukan yang berharga kepada komite.

Dalam rapat virtual yang berlangsung selama setengah hari tersebut, anggota komite menyampaikan hasil akhir PPH II yang mengacu pada dokumen Country Program Framework (CPF) 2016-2020. GGP II telah memobilisasi investasi hijau sekitar USD 500 juta yang terdiri dari USD 200 juta pendanaan yang telah disetujui dan USD 300 juta yang sedang disiapkan. Proyek hijau bankable yang telah mendapat persetujuan pendanaan termasuk USD 110 juta dari FCPF-Carbon Fund untuk pengurangan emisi dari hutan dan penggunaan lahan di Kalimantan Timur, serta USD 103,8 juta dari GCF untuk skema REDD+ Pembayaran Berbasis Kinerja (Results-Based Payment/RBP).

Di antara proyek-proyek yang sedang disiapkan dalam pipeline adalah REDD+ RBP untuk program Lansekap Berkelanjutan di Provinsi Jambi senilai USD 60 juta dari BioCarbon Fund, mobilisasi pendanaan sektor swasta dalam kemitraan dengan Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF) sebesar USD 10 juta, dan potensi dana pengembangan energi terbarukan melalui Power Purchase Agreement (PPA) bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya senilai USD 6 juta.

Dalam upaya peningkatan kompetensi dan peningkatan kapasitas institusi dan aparatur sipil negara (ASN), PPH II melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengembangkan 15 modul pelatihan dan menyelenggarakan 20 pelatihan dan sesi berbagi pengetahuan yang menjangkau lebih dari 3.000 peserta. Pada tahun 2019, LAN juga meluncurkan Pelatihan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Pro Hijau) berdasarkan SK Kepala LAN No. 704/K.1/HKM.02.2/2019. Pro Hijau merupakan pelatihan pertama di bidangnya yang terintegrasi ke dalam kurikulum lembaga pelatihan ASN di Indonesia.

Selain itu, tim GGP II melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendampingi 53 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam mengembangkan rencana bisnis dan pengelolaan hutan, serta memberikan bantuan teknis dan keahlian dalam pengembangan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) untuk provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Seiring dengan berakhirnya fase kedua ini, Bappenas juga secara resmi menutup GGP II, sekaligus membahas rencana tindak lanjut GGP III dari sisi tata kelola, perencanaan dan pendanaan. GGP III direncanakan akan dimulai pada tahun 2021 setelah finalisasi CPF 2021-2025.