Cita-cita Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan harus didukung oleh pengetahuan dan kapasitas aparatur sipil negaranya dalam menerapkan dan menerjemahkan pertumbuhan hijau ke dalam berbagai kebijakan.

Di tengah krisis ekonomi global, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dalam 15 tahun terakhir, Produk Domestik Bruto (PDB) di negara ini meningkat sekitar enam persen per tahun, didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan pertumbuhan populasi urban yang memperkuat konsumsi domestik dan memperluas pasar domestik. Dalam visi dan misi Indonesia, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya pertumbuhan yang berbasis masyarakat dan meningkatkan standar hidup bagi semua warga negara. Dengan demikian, negara membutuhkan pendekatan pertumbuhan hijau untuk memastikan peningkatan PDB yang merata, sekaligus mempertahankan keberlanjutan sumber daya alamnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menekankan penerapan ekonomi hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memasukkan perspektif hijau ke dalam pendekatan pengembangan ekonomi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia dan GGGI meluncurkan Program Pertumbuhan Hijau Indonesia (Green Growth Program/GGP) pada Juni 2013 dengan tujuan utama pengarusutamaan pertumbuhan hijau dalam proses perencanaan ekonomi dan pembangunan utama negara.

GGP penting untuk mempromosikan investasi hijau di sektor energi, sektor penggunaan lahan, dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain itu, GGP juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi pemerintah dalam mengimplementasikan pertumbuhan hijau pada program-program pemerintah. Untuk mendukung aparatur sipil negara dan pembuat keputusan dalam memahami pertumbuhan hijau dan melengkapi mereka dengan pengetahuan tentang alat dan pendekatan pertumbuhan hijau, GGGI telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Bersama LAN, GGGI mengadakan Kick-Off Sistem Pengembangan Kompetensi mengenai Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Aparatur Sipil Negara di Kampus LAN Jakarta Pusat pada 14 September 2017. Kerja sama ini akan menghasilkan empat set kurikulum dan modul tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk: (1) posisi pejabat tinggi Eselon 1 dan Eselon 2, (2) posisi administratif Eselon 3 dan Eselon 4, (3) Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainers/ToT) berdasarkan kedua modul pertama, dan (4) isu strategis tentang pertumbuhan hijau untuk diintegrasikan dalam Pelatihan Kepemimpinan dan Akademi Pemimpin Reformasi (Reform Leader Academy/RLA). Selain itu, metode pembelajaran jarak jauh (distant learning atau e-learning) juga akan dikonseptualisasikan dan diujicobakan.

Kick-off ini adalah langkah awal dalam upaya pengembangan kompetensi para pengambil keputusan, yang diharapkan akan memungkinkan mereka untuk mewujudkan tujuan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan memperluas bantuan teknis dan keahlian untuk LAN, GGGI mendukung transformasi pertumbuhan hijau di Indonesia.