Kementerian PPN (Bappenas) berkomitmen untuk mulai beralih ke pendekatan pembangunan rendah karbon. Hal ini dilakukan melalui pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Hal ini tercantum dalam agenda pembangunan nasional, yang bertajuk “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim” melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020.

Kerja sama Pemerintah Indonesia dan GGGI adalah salah satu bentuk pengintegrasian pembangunan rendah karbon ke dalam RPJMN 2020-2024, untuk mendukung terciptanya pertumbuhan hijau. Program ini pun berkomitmen terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan Nationally Determined Contributions (NDC), membantu mengakses dana dan membentuk sarana dan instrumen pendanaannya, serta mendorong investasi dan merancang proyek-proyek ekonomi hijau yang memberikan manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi. Sejak 2013, Program Pertumbuhan Hijau dengan Bappenas selaku focal point, telah bekerja di dua provinsi pilot, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Dalam upaya memperluas salah satu komponen kegiatan Program Pertumbuhan Hijau, sesuai hasil pertemuan tingkat tinggi Program Pertumbuhan Hijau (PPH) yang beranggotakan lintas pemangku kepentingan, diputuskan implementasi PPH pada Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Papua, dan Papua Barat yang dianggap telah menunjukan kesiapannya sebagai “provinsi hijau”. Maka pada bulan Januari lalu, Bappenas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan GGGI melaksanakan kunjungan awal ruang lingkup program ini ke empat provinsi baru tersebut.

Dalam kunjungan awal ini, tim gabungan Bappenas, KLHK dan GGGI mengadakan diskusi dengan tim pemerintah provinsi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesesuaian Program Pertumbuhan Hijau dengan rencana pembangunan daerah dan investasi di masing-masing provinsi. Kunjungan ke Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada 6-7 Januari 2020, di mana delegasi juga diajak berkunjung ke kawasan Hutan Lindung Liang Anggang, Miniatur Hutan Tropis di Banjar Baru, area rehabilitasi DAS di Sungai Riam Kanan, dan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam di Mandi Angin untuk menunjukkan inisiatif dan Program Pertumbuhan Hijau yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pada kunjungan ke Kalimantan Utara, 8-10 Januari 2020, dua orang perwakilan dari Kedutaan Besar Norwegia bergabung untuk turut melihat potensi program yang rencananya, pada Fase 3, akan didanai oleh Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI). Desa Pura Sajau dan Delta Kayan Sembakung menjadi dua lokasi menarik yang dikunjungi oleh delegasi. Di Desa Pura Sajau, delegasi meninjau inisiatif masyarakat setempat dalam melestarikan dan melindungi hutan untuk memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan bagi warga desa. Sedangkan di Delta Kayan Sembakung, Pemerintah Provinsi menunjukan kondisi lapangan dan kompleksitas pengelolaan kawasan di mana telah ada usaha pertambakan udang masyarakat yang terletak di kawasan hutan. Dukungan pengelolaan area tersebut membutuhkan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Papua pada 13-15 Januari 2020. Perwakilan Desk Papua, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, dan Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi turut terlibat dalam memberi masukan-masukan berharga untuk pendetilan usulan dukungan di provinsi tersebut. GGGI diharapkan dapat membantu secara nyata, terutama terkait investasi dan penguatan kapasitas dalam konteks mendukung pembangunan rendah karbon.

Dalam kunjungan terakhir ke Papua Barat pada 16-17 Januari 2020, diskusi dihadiri tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi, Bappeda, dan wakil dari sektor-sektor terkait, melainkan juga dari universitas setempat (UNIPA) dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim (BPPI) Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari sumber daya alam, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, penguatan kapasitas, and peningkatan investasi menjadi fokus di provinsi ini. Hal ini tentunya tidak terlepas dari komitmen yang sudah ada di Papua Barat, seperti pembangunan rendah karbon.

Di akhir kunjungan ke empat provinsi baru ini, masing-masing provinsi mengharapkan agar perumusan strategi program dan kegiatan GGGI diinformasikan dan disosialisasikan kembali melalui pertemuan lanjutan dengan Bappenas dan Bappeda. Secara umum, keempat provinsi menyambut baik inisiatif untuk mengembangkan pertumbuhan hijau dalam menjawab target NDC maupun SDGs yang menerapkan konsep pembangunan rendah karbon dan berharap rencana kerja indikatif dapat disusun bersama antara BAPPENAS, KLHK dan pemerintah provinsi sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini.