Sejak tahun 2013, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Unit Pelaksana, telah menjalin kerja sama dengan GGGI untuk mengarusutamakan pertumbuhan hijau di Indonesia. Program kerja sama yang bertajuk Program Pertumbuhan Hijau telah melalui tahap pertama dari 2013 hingga tahun 2015, dan tahap kedua sejak 2016 sampai akhir 2020 lalu.

Kini memasuki tahap ketiga, prinsip-prinsip pertumbuhan hijau telah beralih dari sekedar teori menjadi praktik dan aksi. Dalam tahap ketiga, program ini diharapkan akan memobilisasi investasi secara substansial di sektor-sektor ekonomi untuk mendorong pemanfaatan modal alam secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, tahap ketiga Program Pertumbuhan Hijau yang sedang direncanakan melalui penyusunan Country Program Framework (CPF) 2021-2025 ini akan berfokus pada sektor energi terbarukan, kota hijau dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta lanskap berkelanjutan.

Beberapa proyek yang telah mulai berjalan di bawah Program Pertumbuhan Hijau Tahap III di antaranya:

1. Proyek Lanskap Berkelanjutan

Tahap III dari Program Pertumbuhan Hijau (GGP3 2021-2025) antara Pemerintah Indonesia dan GGGI, disesuaikan dengan prioritas dan target pembangunan Pemerintah Indonesia yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN 2021-2024). GGP3 dirancang khusus untuk mendukung implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) yang diserahkan kepada UNFCCC, serta juga pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Prioritas berikut menjadi bidang dukungan penting di bawah GGP3:

• Mengkatalisasi dan mempercepat akses ke pendanaan iklim; investasi hijau untuk pembangunan ekonomi Indonesia
• Mendukung Indonesia dalam memperkuat kebijakan, perencanaan dan kerangka peraturan dan kapasitas kelembagaan untuk mencapai pertumbuhan hijau
• Mencapai bioekonomi yang berkelanjutan dan sirkular sekaligus mengamankan ekosistem alami yang sehat (hutan, lahan gambut, daerah aliran sungai, dan ketahanan pesisir)

Arah strategis lebih lanjut diambil dari inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI) yang dipimpin oleh Bappenas, termasuk untuk program percontohan di enam provinsi fokus GGP3, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.

2. Proyek Climate Action Enhancement Package (CAEP)

Proyek Climate Action Enhancement Package (CAEP) yang didanai oleh NDC Partnership (NDCP), dirancang sebagai inisiatif yang berfokus pada pemberian dukungan cepat untuk peningkatan ambisi dan implementasi NDC, melalui upaya penguatan kepemilikan bagi masyarakat dan pemerintah.

Sejak Februari 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan GGGI bekerja sama dengan NDCP untuk mengimplementasikan proyek CAEP di Indonesia. Indonesia adalah anggota NDCP yang dianugerahi program ini dengan fokus pada implementasi NDC, termasuk peningkatan ambisi, sebagai bagian dari proses pengembangan Updated NDC terhadap Persetujuan Paris. Di Indonesia, proyek CAEP mendukung kegiatan pelibatan pemangku kepentingan selama proses pengembangan dokumen Updated NDC di tingkat nasional. Setelah dokumen Updated NDC selesai, proyek ini juga membantu mensosialisasikan pesan di tingkat nasional dan subnasional kepada pemangku kepentingan yang lebih luas.

3. Proyek BioCNG

Proyek Biological Compressed Natural Gas (BioCNG) akan mendukung negara-negara anggota dan mitra untuk mengembangkan pasar BioCNG yang dinamis dengan memberikan bantuan teknis untuk memungkinkan lingkungan yang mendukung, mengurangi hambatan kebijakan dan teknologi dan menciptakan model bisnis lokal yang berkelanjutan dan layak.

Program yang akan dilaksanakan selama 2 tahun (2021-2022) ini berfokus pada peningkatan pasar BioCNG dari tiga aliran limbah: limbah padat kota organik, air limbah, dan limbah pertanian. Intervensi multi-negara yang diusulkan pada BioCNG akan memungkinkan pembangunan inklusif dengan pengembangan energi bersih asli dengan peluang untuk belajar dari tiga negara: Indonesia, India, dan Thailand.

Di Indonesia, proyek BioCNG dibangun dengan basis pekerjaan GGGI dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia, dan kerjasama erat GGGI dengan Pemerintah Indonesia hingga saat ini. Proyek ini berfokus pada pengembangan limbah dari sektor kelapa sawit, kotoran ternak dan sampah organik sebagai pipeline untuk produksi BioCNG. Potensi besar dari jenis limbah ini untuk menghasilkan BioCNG dapat diwujudkan dengan menutup kesenjangan dalam kerangka peraturan, dengan meningkatkan kualitas bahan baku dan dengan mengatasi risiko tinggi yang dihadapi dalam usaha BioCNG.

Adopsi BioCNG diharapkan memberikan beberapa manfaat di dalam negeri, yaitu meningkatkan profil keberlanjutan industri pertanian khususnya di sektor kelapa sawit, mengurangi pencemaran lingkungan, serta penggunaan TPA dan pengeluaran impor bahan bakar. Manfaat utama adalah pemisahan di sumber yang diperlukan, yang akan membantu memenuhi beberapa target yang diamanatkan secara nasional untuk pengelolaan sampah kota dan mengikuti strategi Bappenas tentang Ekonomi Sirkular.

4. Proyek Designing Article 6 Policy Approaches (DAPA)

Proyek ini terdiri dari dua fase: Pertama, fase scoping untuk melakukan penilaian awal pada kebijakan dan sektor tingkat nasional untuk mengidentifikasi peluang potensial di negara-negara anggota dan mitra GGGI, termasuk Indonesia. Fase kedua, yang memungkinkan pengembangan lebih lanjut dari potensi pendekatan kebijakan ini di Indonesia dan tiga negara lainnya.

Saat ini proyek tersebut sedang dalam tahap kedua, yang dimulai pada Desember 2020, menyusul tahap scoping yang telah dimulai pada 2019. Mitra utama adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (melalui Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata di bawah koordinasi Deputi III).

Proyek DAPA bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pendekatan kebijakan yang sesuai mengenai Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMO) dan penyesuaian hal-hal terkait.

Melalui tahap ketiga ini, Program Pertumbuhan Hijau diharapkan dapat semakin mendekati visi mulianya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Komitmen serius dan partisipasi aktif dari semua mitra yang tergabung dalam Program Pertumbuhan Hijau Tahap III sangat dibutuhkan untuk terus mendorong keterlibatan dan aksi-aksi nyata dari semua pemangku kepentingan lainnya, termasuk publik, yang pada gilirannya akan membantu mencapai tujuan program ini.