Bimbingan Teknis KLHS di Kalimantan Utara dan Papua Barat Disambut Antusias



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen yang wajib dipenuhi dalam dokumen perencanaan pemerintah untuk memastikan terintegrasinya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan. Menyadari pentingnya KLHS, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Papua Barat menyambut antusias penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis KLHS ini.

 

Di Kalimantan Utara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan ini di dua kota. Bimbingan Teknis Tim Validasi di Tanjung Selor pada 15-17 November 2021 dan Bimbingan Calon Tenaga Ahli KLHS di Tarakan pada 18 -19 November 2021.

 

Kegiatan dibuka oleh Kepala DLH Kalimantan Utara yang menuturkan bahwa dengan diadakannya bimbingan kepada Tim Validasi KLHS yang ditunjuk dengan SK Gubernur Kalimantan Utara, diharapkan anggota tim ini bisa mengawal proses dan melakukan validasi KLHS kabupaten/kota, serta memastikan proses, mekanisme dan metodologi KLHS telah sesuai dengan amanat PP 46 tahun 2016. Beliau juga berharap agar pelatihan ini dapat membantu persiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebutuhan penyusunan KLHS pasca Pemilu dan Pilkada 2024 nanti.

 

Dihadiri 49 peserta perwakilan pemerintah dan akademisi, Bimbingan Teknis untuk Tim Validasi menyajikan materi seperti Proses dan Mekanisme Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD, Fungsi dan Peran KLHS, Penguatan Muatan Penurunan Emisi GRK dalam Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) KLHS dan banyak lagi. Sedangkan kegiatan Bimbingan Teknis Calon Tenaga Ahli KLHS dihadiri oleh 45 peserta, dengan materi termasuk Penentuan Isu Strategis dan Prioritas, Menghitung Capaian Indikator TPB Berdasarkan Metadata dan Masterdata, Penyusunan Skenario Pembangunan Berkelanjutan, dan lainnya. Rangkaian bimbingan teknis ini dilengkapi dengan diskusi, overview dan praktek untuk mempertajam ilmu, serta menyamakan persepsi dan standar peserta yang dipimpin oleh narasumber-narasumber handal dari Kemendagri, Tim Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK, Bappenas, SEAMEO-BIOTROP, KLHS Centre Squad, Fakultas Geografi UGM dan Fakultas Geodesi ITB.

 

Hasil pre-test dan post-test membuktikan bahwa antusiasme para peserta juga disertai dengan perkembangan pengetahuan setelah pelatihan berakhir. Seperti harapan Kepala DLH Kalimantan Utara, ilmu yang didapatkan setiap peserta diharapkan dapat dipraktekkan dalam mengawal proses dan melakukan validasi KLHS kabupaten/kota serta dapat membantu persiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebutuhan penyusun KLHS pasca Pemilu 2024.

 

Di Papua Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat juga sukses menyelenggarakan kegiatan yang sama—Bimbingan Teknis Tim Validasi dan Bimbingan Calon Tenaga Ahli KLHS Wilayah Papua Barat—pada 29 November – 3 Desember 2021 di Hotel Aston, Manokwari. Kendati berada di penghujung tahun, semangat para peserta sangat terlihat. Tidak hanya aktif dalam diskusi, peserta yang berjumlah 19 orang untuk Tim Validasi dan 24 orang untuk Calon Tenaga Ahli bahkan rela tinggal lebih lama di ruangan untuk menimba ilmu lebih banyak dari para narasumber.

 

Kegiatan dibuka oleh Kepala Puslit Lingkungan Hidup UNIPA dan Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Lingkungan DLHP Provinsi. Dalam sambutannya, kedua pihak menyampaikan dengan semangat harapan mereka agar bimbingan teknis ini bisa mempersiapkan dan melengkapi setiap anggota Tim Validasi dan para calon tenaga ahli dengan pengetahuan mengenai KLHS yang sesuai dengan proses dan mekanisme yang sesuai aturan yang ada.

 

Papua Barat dan Kalimantan Utara merupakan dua dari enam provinsi yang melakukan kegiatan Bimbingan Teknis KLHS. Kegiatan ini adalah bagian dari dukungan GGGI untuk implementasi komitmen pembangunan hijau yang selaras dengan Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua, atau Papua Vision 2100, dan Deklarasi Manokwari ditandatangani pada 7 Oktober 2018 tentang Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kawasan Adat di Provinsi Papua dan Papua Barat.