Di tengah tahun kontraksi ekonomi global akibat pandemi COVID-19, Indonesia telah memperkuat komitmen iklimnya melalui Updated NDC—yang baru saja diserahkan kepada UNFCCC pada 22 Juli 2021—dengan target pengurangan emisi yang adil dan memperkuat keselarasan antara tujuan iklim dan tujuan pembangunan negara. Hal ini terjadi setelah lebih dari satu tahun proses tinjauan dan konsultasi multi pemangku kepentingan yang ekstensif di bawah pimpinan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DJPPI KLHK) Republik Indonesia.

Negara kepulauan terbesar di dunia ini berkomitmen untuk menurunkan target emisi gas rumah kaca (GRK) tanpa syarat menjadi 29% dan bersyarat (dengan dukungan internasional) menjadi 41% dibandingkan dengan skenario business-as-usual (BAU) masing-masing sebesar 834 Mt CO2e dan 1.185 Mt CO2e, pada tahun 2030. Updated NDC mencerminkan kemajuan di luar NDC yang ada, terutama dalam peningkatan ambisi adaptasi, peningkatan kejelasan tentang mitigasi dengan mengadopsi buku aturan Persetujuan Paris (Paket Katowice), menyelaraskan konteks nasional yang berkaitan dengan kondisi yang ada, tonggak pencapaian seiring dengan pembangunan nasional periode 2020-2024, dan jalur indikatif menuju visi jangka panjang (Visi Indonesia 2045) dan Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilient Development 2050 (LTS-LCCR 2050), serta menerjemahkan Buku Aturan Persetujuan Paris (Paket Katowice) ke dalam konteks Indonesia.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim sejak Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 pada tahun 2009 dengan janji Intended NDC untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% (dengan upaya sendiri) dan sebesar 41% (jika menerima bantuan internasional) pada tahun 2020. Komitmen Indonesia diperkuat melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) pertama pada November 2016 dengan penetapan target tanpa syarat sebesar 29% dan target bersyarat hingga 41% dibandingkan dengan skenario business as usual (BAU) pada tahun 2030.

Karena Indonesia rentan terhadap risiko iklim, negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati ini melengkapi diri dengan komitmen adaptasi perubahan iklim untuk mencapai masyarakat dan ekosistem yang tahan terhadap risiko dan dampak perubahan iklim pada tahun 2030. Komitmen ini diperkuat dalam Updated NDC di mana ambisi adaptasi ditingkatkan melalui program, strategi, dan aksi yang bertujuan untuk mencapai ketahanan ekonomi, sosial, dan mata pencaharian, serta ekosistem dan lanskap.

Dengan komitmen mitigasi dan adaptasi yang diperkuat, Updated NDC mencerminkan adopsi Indonesia atas Buku Aturan Persetujuan Paris (Paket Katowice) yang baru-baru ini ditetapkan dalam konteks nasional untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mengimplementasikan Persetujuan tersebut. Pendekatan ini juga mengomunikasikan kemajuan dan pencapaian yang sejalan dengan pembangunan nasional dan visi jangka panjang. Ini tercermin dalam Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilient Development 2050 (LTS-LCCR 2050) yang baru saja diadopsi.

Diserahkan bersama dengan Updated NDC, dokumen LTS-LCCR 2050 Indonesia menyajikan visi berkelanjutan negara kaya karbon di luar target iklim Paris, dan mencapai keseimbangan antara pengurangan emisi dan pembangunan ekonomi di masa depan. Strategi jangka panjang ini juga menguraikan tujuan Indonesia untuk mencapai puncak emisi GRK nasional pada tahun 2030, dengan net sink pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dan untuk maju lebih jauh menuju emisi net-zero pada tahun 2060 atau lebih cepat. Demikian pula, strategi tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian PDB negara sebesar 3,45% akibat perubahan iklim pada tahun 2050 dengan meningkatkan ketahanan dalam empat kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi dasar: pangan, air, energi, dan kesehatan lingkungan.

Terlepas dari tantangan pembangunan saat ini yang disebabkan oleh pandemi, Updated NDC Indonesia dan visi masa depan yang diuraikan dalam LTS-LCCR 2050 mengungkapkan ambisi negara untuk menempuh jalur pembangunan menuju ketahanan iklim dalam pendekatan yang bertahap. Menurut Updated NDC, Indonesia bertaruh pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan dan sektor energi untuk berkontribusi paling besar terhadap target pengurangan emisi, dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyumbang 24,1 persen dari angka tersebut, setara dengan 692 metrik ton karbon dioksida ekuivalen. (Mton CO2e), dan sektor energi menyumbang 15,5 persen atau 446 Mton CO2e. Pemerintah memiliki tujuan agar sektor kehutanan dapat melampaui netralitas karbon untuk menjadi net sink karbon pada tahun 2030.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan, “Kami berada di jalur yang benar, karena kami telah memiliki langkah-langkah korektif [untuk mencapai net sink], seperti mencegah deforestasi.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa, seperti proyek pemerintah lainnya, target pengurangan emisi juga membutuhkan dana. Untuk mencapai target NDC 2030 saja, negara akan membutuhkan setidaknya 4,52 kuadriliun rupiah ($310 miliar).

Ia mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sekitar 4,1 persen dari anggaran negara untuk upaya pengurangan emisi.

Antara tahun 2018 dan 2020, sekitar 102,6 triliun rupiah disisihkan dari anggaran nasional, meskipun hanya menutupi sepertiga dari proyeksi biaya proyek pengurangan emisi untuk periode tersebut.

“Itulah mengapa mencapai komitmen NDC tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kami juga membutuhkan korporasi, masyarakat, dan seluruh ekosistem untuk ikut serta,” kata Sri Mulyani.

Dalam mempersiapkan Updated NDC dan LTS-LCCR 2050, Pemerintah Indonesia memastikan konsultasi multi-sektor yang inklusif dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, akademisi, ilmuwan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Setelah pengajuan ke UNFCCC, dokumen-dokumen ini sekarang sedang disosialisasikan lintas pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk berkomunikasi dan menggalang dukungan luas untuk mencapai target iklim nasional. Rangkaian sosialisasi ini didukung oleh Proyek Climate Action Enhancement Package (CAEP) NDC Partnership, dengan GGGI sebagai delivery partner Pemerintah Indonesia.

Acara sosialisasi di tingkat nasional menyasar berbagai pemangku kepentingan antara lain: semua kementerian/lembaga kunci yang memiliki peran dalam Updated NDC, serta kementerian/lembaga lain, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, universitas/lembaga penelitian, dan mitra pembangunan. Sosialisasi tingkat nasional telah diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) pada 23 September 2021 yang dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar.

Sedangkan, rangkaian sosialisasi di tingkat subnasional akan menyasar pemerintah provinsi dan dinas yang utama, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, universitas/lembaga penelitian, mitra pembangunan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa Party Stakeholder (pemerintah pusat dan kementerian terkait) dan Non-Party Stakeholder (pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga penelitian, dan mitra pembangunan) dapat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai target iklim Indonesia yang telah dijanjikan dalam Updated NDC dan LTS-LCCR 2050.

NDC Partnership juga mendukung Pemerintah Indonesia melalui dana dari Pemerintah Jerman, WRI, dan Bank Dunia dalam Build Back Better dengan Low Carbon Development Initiative, sebagai bagian dari Dukungan Penasihat Ekonomi NDC Partnership dalam menanggulangi pandemi COVID-19.