Program Pertumbuhan Hijau Indonesia Tahap II (GGP2, 2016-2020) telah berakhir di penghujung tahun 2020 lalu. Apa saja tonggak pencapaian yang telah berhasil kita wujudkan bersama melalui kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan GGGI ini?

Di bawah kolaborasi Program Pertumbuhan Hijau Indonesia Tahap II (GGP2, 2016-2020), GGGI mendukung Pemerintah Indonesia untuk mempercepat laju investasi dalam proyek-proyek hijau yang inklusif dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia memenuhi komitmen internasionalnya, termasuk Nationally Determined Contribution (NDC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta juga meningkatkan kapasitas ASN dalam mewujudkan cita-cita menuju Indonesia yang berkelanjutan dan berketahanan iklim melalui kebijakan-kebijakan yang tepat.

GGP2 bertujuan untuk memobilisasi pembiayaan skala besar dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi hijau yang berdampak besar dengan fokus pada pengembangan proyek investasi yang cerdas iklim dan inklusif secara sosial, serta meningkatkan kemitraan dan kapasitas untuk mereplikasi dan meningkatkan pertumbuhan hijau untuk mendukung agenda pembangunan Pemerintah demi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan kelestarian lingkungan.

GGGI menyampaikan bantuan teknisnya dengan berfokus pada tiga bidang prioritas:

1. Energi Baru Terbarukan
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
3. Hutan dan Penggunaan Lahan

Beberapa sorotan dari GGP Tahap II di antaranya adalah dukungan GGGI untuk Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK), studi latar belakang kehutanan dan energi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN 2020-2024), peta jalan NDC, pelatihan kepemimpinan untuk pejabat pemerintah, peningkatan kapasitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), studi kelayakan proyek untuk PT SMI, dan pengembangan pipeline proposal proyek untuk Green Climate Fund (GCF) dan investor lainnya.

Secara keseluruhan, GGGI membantu mempersiapkan lebih dari 50 kebijakan, rencana dan peraturan dan dalam memobilisasi komitmen sebesar USD 500 juta, termasuk USD 213,8 juta melalui pembayaran berbasis hasil dari FCPF-Carbon Fund dan GCF, serta pengembangan berbagai proyek investasi senilai hampir USD 300 juta dalam pipeline yang akan dilanjutkan pada GGP Tahap III.

Sorotan lebih lanjut dari GGP Tahap II meliputi:

1. Program Peningkatan Kapasitas melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN):

• Peluncuran Pelatihan Pertumbuhan Hijau (Pro Hijau) pada tahun 2019.
• 15 modul pelatihan telah dikembangkan untuk 20 pelatihan dan berbagi pengetahuan yang menjangkau 3.000 peserta.

2. Lanskap Berkelanjutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):

• Mendampingi 53 KPH dalam mengembangkan rencana bisnis dan pengelolaan hutan.
• Pengembangan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

3. Memobilisasi total dana sebesar USD 500 juta dalam Investasi Hijau:

• USD 110 juta dari FCPF-Carbon Fund untuk pengurangan emisi dari penggunaan hutan dan lahan di Kalimantan.
• USD 103,8 juta dari GCF untuk Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Results-Based Payment (REDD+ RBP).
• USD 60 juta dari BioCarbon Fund untuk investasi REDD+ RBP untuk program Lanskap Berkelanjutan di Provinsi Jambi.
• USD 10 juta untuk mobilisasi pendanaan sektor swasta dengan kemitraan bersama Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF).
• Potensi dana pengembangan energi terbarukan sebesar USD 6 juta diperoleh melalui Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya.

Sebagai hasil dari kontribusi GGGI selama GGP2, pipeline proyek hijau Indonesia telah meningkat secara signifikan dengan peningkatan yang mencolok pada kualitas proyek yang diusulkan dan kapasitas lembaga utama, seperti PT SMI sebagai saluran investasi dan National Designated Authority (NDA) untuk GCF di Kementerian Keuangan.

Memperluas peluang investasi hijau dengan merancang proyek-proyek yang bankable serta menciptakan lingkungan pengampu yang kondusif melalui pengembangan dan perencanaan kebijakan yang lebih baik sangat penting untuk meningkatkan akses Indonesia ke pendanaan iklim dan modal swasta, dengan demikian, terhadap upaya Indonesia untuk memenuhi komitmen iklim dan pembangunan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh tentang GGP2, silakan unduh laporannya dalam Bahasa Inggris di sini.