Keterlibatan pemangku kepentingan nasional, terutama kementerian dan lembaga (K/L) sebagai perencana dan pelaksana strategi dan kebijakan di tingkat nasional, merupakan salah satu strategi inti dari mekanisme Green Climate Fund (GCF). Untuk menyediakan platform bagi K/L untuk mendiskusikan prioritas proyeknya serta memberikan input terhadap pipeline proyek nasional untuk GCF, National Designated Authority (NDA) GCF di Indonesia, didukung oleh GGGI,  menyelenggarakan konsultasi pemangku kepentingan sektoral pada 12-15 Juli 2021. 

Rangkaian konsultasi sektoral ini juga mendukung pelaksanaan 2^nd Call for Project Concept Notes (PCNs) karena daftar proyek yang didiskusikan dalam pertemuan ini merupakan proyek yang telah diseleksi melalui kegiatan tersebut. Masukan dari K/L sangat penting untuk memastikan penerapan prinsip kepemilikan negara (country ownership) dalam setiap PCN, yaitu dengan melihat keselarasan PCN dengan sektor-sektor prioritas nasional. Informasi yang diperoleh dari pertemuan ini juga akan menjadi pedoman bagi Entitas Terakreditasi (Accredited Entities/AEs) dan NDA dalam menyaring dan mengembangkan proyek-proyek berskala prioritas tinggi.

Rangkaian konsultasi yang berlangsung selama 4 hari ini– dibagi berdasarkan empat sektor tematik NDC, yaitu sektor kehutanan dan tata guna lahan, adaptasi dan pertanian, energi, serta limbah dan industri – dihadiri oleh perwakilan dari 12 K/L, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Berdasarkan perencanaan strategis setiap kementerian, peserta pertemuan dari K/L memberikan masukan dan dan pandangan atas prioritas proyek mereka serta menilai 70% dari PCN tersaring sebagai prioritas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia dalam mencapai target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Melalui diskusi ini, NDA juga memperoleh berbagai masukan terkait penguatan PCN yang sudah ada, termasuk dengan memastikan keterlibatan pemerintah daerah sejak tahap penyusunan proyek dan memperhatikan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi.

Masukan dari peserta K/L akan digunakan untuk memperkuat desain dari proyek yang telah diseleksi, selain juga memberi masukan tambahan bagi Entitas Terakreditasi. Ke depannya, pelibatan K/L akan terus diperkuat seiring perkembangan kolaborasi Entitas Terakreditasi dengan pemrakarsa proyek dalam pengembangan PCN hingga tahap implementasi proyek.