Hutan hujan tropis yang subur di Kalimantan Timur serta sungai-sungai besar yang meliuk menyambut para peserta pertemuan tahunan Governors’ Climate and Forest Task Force (GCF) tahun 2017. Mereka datang dari sembilan negara untuk mendorong pendekatan yurisdiksi untuk pembangunan rendah emisi dan juga program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+). Inisiatif ini diluncurkan pada 2009 oleh 10 gubernur dari Brasil, Indonesia dan Amerika Serikat. Pertemuan tahunan kali ini bertujuan untuk membahas dan berbagi pengetahuan tentang ekonomi inklusif dan hijau.

Mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), GGGI Indonesia turut mendorong peluang ekonomi hijau di Indonesia dengan mengadakan sesi pertukaran pembelajaran yurisdiksional di pertemuan GCF ini. Berjudul “Investasi Hijau untuk Mengurangi Deforestasi dan Degradasi Hutan”, sesi ini berfokus pada arsitektur pendanaan dan peluang program pengurangan emisi, serta juga pertukaran pembelajaran yurisdiksional mengenai investasi hijau dari beberapa daerah di Brasil dan Meksiko.

Para pembicara dari Brasil berbagi pengalaman mereka dalam mendorong investasi untuk program REDD+. Alex Marega, Wakil Sekretaris Negara Lingkungan Hidup dari Mato Grosso, Brasil mengungkap Program “Produce, Conserve, Include” (PCI). Program yang terdiri dari multi-pemangku kepentingan ini berhasil memetakan 204 inisiatif yang dilaksanakan dan dibiayai bersama oleh 381 institusi publik dan swasta. Sementara itu, Luzimeire Ribiero da Moura Carreira, Sekretaris Negara Lingkungan Hidup dari Tocantins, Brasil mengupas strategi kawasan untuk memastikan pembangunan rendah karbon dan mempertahankan penurunan kurva deforestasi dalam 10 tahun terakhir.

Dalam kesempatan yang sama, Alfredo Arellano, Menteri Lingkungan Hidup Quintana Roo dari kawasan Semenanjung Yucatan, Meksiko, berbagi ilmu dari Perjanjian Kerangka Kerja Ekosistem Berkelanjutan di Semenanjung Yucatan 2030 (Yucatan Peninsula Framework Agreement on Sustainability for 2030). Perjanjian ini ditandatangani oleh 13 negara dan didukung oleh tiga universitas dalam komitmen untuk pertumbuhan hijau dan konservasi di Semenanjung Yucatan. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan pembiayaan swasta dan internasional untuk melengkapi pendanaan publik domestik bagi ekonomi hijau.

Sebagai tuan rumah dari acara tersebut, Kalimantan Timur juga memperkuat komitmennya untuk investasi hijau. Bekerja sama dengan GGGI di bawah Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan, pemerintah subnasional berencana untuk menarik investasi dengan menciptakan proyek-proyek REDD+ yang layak mendapatkan pendanaan dari bank (bankable). Langkah ini merupakan bagian dari program “Kaltim Green” yang menargetkan pengurangan emisi hingga 26% pada 2020.

Sebagai bagian dari GCF, Indonesia sedang mempersiapkan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk meningkatkan upaya investasi hijau. BPDLH mencakup jendela pendanaan perubahan iklim, yang juga mencakup pendanaan REDD+. Mendorong investasi hijau sangat penting bagi anggota GCF, karena negara-negara anggota GCF secara total mewakili seperempat dari hutan tropis dunia. GGGI mendukung Indonesia untuk mendorong investasi hijau dan memungkinkan kondisi bagi Indonesia yang lebih hijau.